Menhan janji tangkap tentara Australia yang masuki Indonesia

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengaku belum mengetahui ada delapan tentara Australia yang memasuki wilayah Indonesia. Dengan tegas, pria yang akrab disapa Pur ini janji akan menangkap mereka jika benar-benar masuk wilayah Indonesia tanpa izin.

"Kalau tentara Australia sampai masuk itu tidak betul. Kasih tahu ke kita, saya tangkep, kalau dia betul-betul masuk ke wilayah kita. Tidak boleh itu," tegas Purnomo usai pelantikan Kapolri baru di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10).

Dia menjelaskan, saat ini kedua negara masih membahas mengenai kerjasama keamanan perbatasan dan mencegah masuknya imigran gelap ke Australia. Dalam waktu dekat, menteri imigrasi negeri Kanguru itu akan kembali datang ke Indonesia untuk menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral yang berlangsung beberapa waktu lalu.

"Sudah ada pembicaraan, dari sana dipimpin oleh jenderal bintang tiga, dari Indonesia sesmenpolhukam, kemudian kita juga menghormati teritorial kita, menghormati kedaulatan kita dan itu kita lakukan. Jadi enggak ada itu (tentara Australia masuk)," tandasnya.

Seperti diberitakan, diduga delapan anggota Angkatan Darat Australia tengah membangun jaringan untuk menghadang laju para imigran gelap dari Indonesia. Berdasarkan informasi, para tentara tersebut kini sedang berada di wilayah pantai selatan, di antaranya di perairan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran.

Sumber merdeka mengatakan, aksi diam-diam tentara negeri Kanguru itu telah diendus oleh intelijen Indonesia. Ke-8 tentara Australia itu membuat jaringan, semacam agen khusus yang terdiri dari warga wilayah selatan untuk melaporkan setiap ada pelolosan imigran gelap menuju Pulau Christmas.

"Menurut informasi, masyarakat tersebut akan dibayar atau digaji Rp 6 juta per bulan. Yang menjadi catatan dan perlu diwaspadai dan diantisipasi adalah wilayah Sulawesi Selatan karena merupakan salah satu daerah yang dijadikan pelarian imigran gelap," ujar sumber itu.(merdeka)

Indonesia kerahkan TNI AL lindungi Australia dari imigran gelap

Australia menjadi negara tujuan para imigran gelap dari negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Masuknya imigran tersebut membuat pemerintah negeri Kanguru kalang kabut, sebab mereka harus menghadapi permasalahan kesejahteraan.

Sebagai tindak lanjut dalam pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri Australia Tony Abbot pada 30 September lalu, kedua belah pihak telah mengerahkan armada lautnya untuk menjaga wilayah perbatasan.

Indonesia sendiri telah memindahkan armada timur untuk berpatroli di pesisir pantai selatan hingga titik perbatasan dengan Australia. Hal serupa juga dilakukan armada Australia dengan menjaga wilayahnya sendiri.

"Patrolinya waktu pertemuan bilateral disebut presiden bordery patrol, jadi kita patroli, mereka juga patroli. Angkatan laut kita juga sudah kita geser, kapal-kapal besar kita, frigat kita geser," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, usai pelantikan Kapolri baru di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10).

Tak hanya mengerahkan armada Angkatan Laut dari wilayah timur Indonesia. Guna melakukan perawatan serta penyelamatan, pemerintah juga mengerahkan anggota Badan SAR Nasional (Basarnas).

"Kita geser operasi kita yang ada di timur ke wilayah Pantai Selatan. Terus Basarnas masuk," lanjutnya.

Selama melakukan pengamanan, patroli kapal yang diambil dari armada timur ini dilakukan secara bergantian. Untuk sekali patroli dilaksanakan satu kapal setiap harinya.

"Satu grup ada 1-3 fleet, itu bergantian," pungkasnya.(merdeka)

AL Australia dorong kapal imigran gelap kembali ke Indonesia

Angkatan Laut Australia menghalau imigran gelap asal Timur Tengah yang hendak masuk ke perairan benua tersebut, dan mendorong mereka kembali ke wilayah perairan Indonesia, Senin (7/1).

Sebanyak 45 imigran gelap asal Timur Tengah itu akhirnya terdampar di wilayah perairan Indonesia di sekitar Laut Timor, kemudian diamankan oleh Polres Rote Ndao.

Kapolres Rote Ndao AKBP Hidayat ketika dihubungi Antara dari Kupang, membenarkan adanya upaya penyelamatan tersebut, dan mengatakan para imigran tersebut masih diamankan oleh pihaknya di Pulau Rote.

Sebelum didorong kembali ke perairan Indonesia di sekitar Laut Timor yang tak jauh dari Pulau Rote, kata Hidayat, para imigran tersebut sudah diberikan sejumlah fasilitas pelampung dan alat komunikasi dan nakhoda kapal oleh AL Australia.

"Angkatan Laut Australia tahu, ABK asal Rote sering membocorkan kapal saat masuk perairan Australia, sehingga diantisipasi terlebih dahulu dengan pemberian pelampung dan nahkoda kapal," katanya.

Dia mengatakan, 45 imigran Timur Tengah ini diamankan Polres Rote Ndao sekitar pukul 11.00 Wita, dan didorong kembali ke perairan Indonesia sejak pukul 02.00 Wita pada Senin dini hari kemarin.

Disebutkannya, puluhan imigran itu diamankan di Desa Lengu Petu, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao di Pulau Rote.

Dia merincikan 45 imigran itu terdiri dari warga Sudan sembilan orang, Ereteria dua orang, Somalia 28 orang, Ghana satu orang, Lebanon satu orang, Mesir tiga orang dan berkewarganegaraan Yaman satu orang.

"Sembilan di antaranya perempuan, serta laki-laki 36 orang," katanya.

Kepala Imigrasi Kupang Silvester Sili Laba yang dihubungi secara terpisah mengatakan imigran yang diamankan itu akan ditampung di bekas kantor Imigrasi Kupang, karena rumah detensi Imigrasi Kupang telah penuh.

"Rudenim sekarang 'overload', sehingga tidak bisa menampung lagi imigran gelap," katanya.(merdeka)

Amien Rais: Dulu Macan Asia, sekarang bangsa bebek

 
Mantan Ketua MPR Amien Rais prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Indonesia dianggap masih terlalu lemah di depan negara lain.

Menurut Amien, dulu Indonesia menjadi Macan Asia. Sekarang Indonesia menjadi lemah dan tidak berani bersikap serta kurang percaya diri.

"Dahulu ada Sutan Sjahrir, Soekarno, Hatta. Mereka merupakan Macan Asia. Sekarang ini mestinya anak harimau, cucunya masih harimau. Tapi kenapa kita enggak jadi bangsa harimau, tapi jadi bangsa bebek," kata Amien di GOR Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, Sabtu (28/12).

Amien mencontohkan kasus penyadapan. Ia menilai, Indonesia tidak berani bersikap keras terhadap Australia.

"Sepertinya agak menyedihkan, kita enggak mau mengusir Dubes Australia. Padahal, kita bangsa yang besar, berdaulat di negeri sendiri," ujarnya.

Ketua MPP PAN ini juga menyoroti kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, kesejahteraan saat ini tidak merata.

"Angka dan fakta sudah menunjukkan kenaikan luar biasa. Cuma pemerataan masih jauh. Yang kaya perutnya semakin buncit, yang miskin perutnya kurus kelaparan. Itu enggak boleh," ujarnya.(merdeka)

Australia bukan tetangga yang baik, Indonesia harus tegas!

Angkatan Laut Australia Senin (6/1) lalu mendorong balik kapal imigran gelap dari Afrika kembali ke perairan Indonesia. Langkah Australia ini makin menunjukkan mereka bukan tetangga yang baik.

Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengkritisi kebijakan Australia menghalau kapal para pencari suaka kembali ke perairan Indonesia.

Dalam pernyataannya di Jakarta, ia menyebut negeri kanguru itu tidak mempraktikkan kebijakan bertetangga yang baik merujuk pada sikap AL Australia menghalau 45 imigran gelap.

"Pemerintah Indonesia perlu memprotes keras tindakan AL Australia tersebut. Pemerintah Indonesia harus meminta agar pemerintah Australia turut bertanggung jawab dan tidak sekadar cuci tangan atas permasalahan pencari suaka," katanya.

Protes keras itu, kata dia, didasarkan pada kenyataan para pencari suaka berkeinginan untuk ke Australia, bukan Indonesia.

"Bila tindakan AL Australia terus berlanjut maka AL Indonesia dan Basarnas memperlengkapi para pencari suaka dengan berbagai peralatan agar mereka bisa sampai di Australia dengan selamat," ujarnya.

Pemerintah, tambah dia, harus tegas dalam menghadapi kebijakan Australia dalam menangani para pencari suaka.

Ia menilai tindakan tegas itu dibutuhkan agar kedaulatan RI tidak dilecehkan oleh Australia dan Indonesia tidak menjadi tempat bagi "masalah" Australia.

Tindakan AL Australia merupakan implementasi dari kebijakan PM Tony Abbott untuk menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia (boat turnback policy).

"Bahkan mereka dilengkapi dengan berbagai peralatan keselamatan oleh AL Australia agar sampai di wilayah darat Indonesia secara selamat," katanya.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan Indonesia menolak kebijakan mengirim balik kapal pencari suaka karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah penyelundupan manusia.

"Masalah informasi Australia menghalau kapal imigran asal timur tengah balik ke perairan Indonesia ditangani oleh Menkopolhukam. Tapi dari sisi kebijakan, saya sekali lagi menyatakan sikap Indonesia yang menolak dan menentang kebijakan mengirim balik kapal pencari suaka. Jika semua negara menerapkan kebijakan itu, tidak akan ada akhirnya" kata Marty setelah membacakan pernyataan pers tahunan di gedung Kementerian Luar Negeri pada Selasa.

Menurutnya harus ada penyelesaian yang lebih baik dan menyeluruh dalam menangani imigran ilegal dan isu penyelundupan manusia.

Sebelumnya diberitakan Angkatan Laut Australia menghalau imigran gelap asal Timur Tengah yang hendak masuk ke perairan benua tersebut, dan mendorong mereka kembali ke wilayah perairan Indonesia pada Senin (6/1).

Sebanyak 45 imigran gelap asal Timur Tengah itu akhirnya terdampar di wilayah perairan Indonesia di sekitar Laut Timor, kemudian diamankan oleh Polres Rote Ndao.

Kapolres Rote Ndao AKBP Hidayat ketika dihubungi Antara dari Kupang, Senin (6/1), membenarkan adanya upaya penyelamatan tersebut, dan mengatakan para imigran tersebut masih diamankan oleh pihaknya di Pulau Rote.(MERDEKA)

Operasi Claret, misi rahasia pasukan Australia di Kalimantan

Angkatan Laut Australia Senin (6/1) lalu mendorong balik kapal imigran gelap dari Afrika kembali ke perairan Indonesia. Langkah Australia ini makin menunjukkan mereka bukan tetangga yang baik.

Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengkritisi kebijakan Australia menghalau kapal para pencari suaka kembali ke perairan Indonesia.

Masalah Indonesia dan Australia bukan hanya soal imigran gelap. Baru saja hubungan kedua negara menghangat karena masalah penyadapan. Australia ketahuan menyadap Presiden SBY, Ibu Ani Yudhoyono dan sejumlah pejabat. Selain itu Australia juga mengeluarkan travel warning ke Indonesia.

Dulu saat era Presiden Soekarno, pasukan elite dua negara ini pernah berhadapan di belantara Kalimantan. Tahun 1964 Soekarno mencetuskan Dwi Komando Rakyat untuk mengganyang Malaysia.

Pasukan elite ABRI seperti Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), Pasukan Raiders Angkatan Darat, Korps Komando Operasi Angkatan Laut (KKO), Pasukan Gerak Tjepat Angkatan Udara (PGT) dan Resimen Pelopor Kepolisian diterjunkan di perbatasan Kalimantan. Mereka diterjunkan sebagai sukarelawan dan tak mengenakan identitas resmi ABRI.

Pasukan ini disamarkan menjadi anggota Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU). Karena ini misi rahasia, semua identitas prajurit disembunyikan. Mereka menyusup ke perbatasan untuk menyerang patroli askar Malaysia.

Pasukan Malaysia yang kerepotan kemudian meminta bantuan dari Inggris. Tak tanggung-tanggung Inggris mengirim pasukan elite Special Air Service (SAS) dan Gurkha Regiment. Masih kurang, Inggris pun meminta bantuan. Sebagai negara pesemakmuran, Australia dan Selandia Baru menjawab panggilan itu. Mereka turut mengirimkan pasukan SAS.

Inggris, Australia dan New Zeland juga tak terang-terangan menyatakan perang. Pengerahan pasukan di belantara Kalimantan dilakukan sebagai misi rahasia. Operasi ini dinamakan Operasi Claret.

Mereka menghadapi perlawanan tangguh dari gerilyawan yang sebenarnya tentara Indonesia. Pasukan SAS dan Gurkha pun kerap menyusup masuk ke daerah Indonesia untuk memburu gerilyawan.

"Berbeda dengan askar Malaysia, SAS dan Gurkha itu lebih tangguh. Mereka yang lebih banyak kontak tembak dengan kami. Kemampuan patroli, mencari jejak atau menyergap juga harus diakui, bagus," kata Maman, seorang bintara pensiunan RPKAD saat berbincang dengan (merdeka)

Dalam satu pertempuran, pasukan Indonesia berhasil melumpuhkan seorang anggota SAS. Pemerintah Indonesia meminta tawanan itu dikirim ke Jakarta. Ini untuk bukti, Inggris dan sekutunya terlibat dalam konflik bersenjata di Kalimantan.

Sayangnya prajurit SAS itu keburu meninggal sebelum dibawa ke Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di tempat. Sementara senjata dan kalung tanda pengenalnya dikirim ke Jakarta untuk bukti.

Konflik dengan Malaysia, Inggris, Australia dan Selandia baru ini berakhir tahun 1966 saat Presiden Soekarno lengser. Soeharto yang menjadi penggantinya, tak berniat meneruskan konflik dengan Malaysia.

Laporan tak resmi, sekitar 200 anggota pasukan gabungan Inggris tewas di Kalimantan. Sementara dari pihak ABRI berkali-kali lipat.

Bulan Maret 2010, pemerintah Australia memulangkan jenazah dua anggota pasukan SAS mereka. Prajurit Robert Moncrieff dan Letnan Hudson yang tewas saat operasi Claret. 44 tahun lalu, jenazah mereka dimakamkan warga Dayak di Kalimantan.

Kedua prajurit ini diketahui bertugas di Skadron 2 Resimen SAS. Mereka tewas dalam sebuah misi di Kalimantan tahun 1966.

Australia sendiri menjaga rapat-rapat semua hal soal Operasi Claret. Mereka baru mau membukanya tahun 1996, atau 30 tahun setelah operasi rahasia ini digelar di belantara Kalimantan.(MERDEKA)

Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia

Ok Gan ini postingan pertama di blog ini.Kali ini saya akan membahas tentang Kepangkatan TentaraNasionalIndonesia.Oke lagnsung aja deh CekItOut.

Jenjang	TNI Angkatan Darat	TNI Angkatan Laut	TNI Angkatan Udara
Pangkat Kehormatan	Jenderal Besar	Laksamana Besar	Marsekal Besar
Perwira Tinggi	Jenderal	Laksamana	Marsekal
	Letnan Jenderal	Laksamana Madya	Marsekal Madya
	Mayor Jenderal	Laksamana Muda	Marsekal Muda
	Brigadir Jenderal	Laksamana Pertama	Marsekal Pertama
Perwira Menengah	Kolonel	Kolonel	Kolonel
	Letnan Kolonel	Letnan Kolonel	Letnan Kolonel
	Mayor	Mayor	Mayor
Perwira Pertama	Kapten	Kapten	Kapten
	Letnan Satu	Letnan Satu	Letnan Satu
	Letnan Dua	Letnan Dua	Letnan Dua
Bintara Tinggi	Pembantu Letnan Satu	Pembantu Letnan Satu	Pembantu Letnan Satu
	Pembantu Letnan Dua	Pembantu Letnan Dua	Pembantu Letnan Dua
Bintara	Sersan Mayor	Sersan Mayor	Sersan Mayor
	Sersan Kepala	Sersan Kepala	Sersan Kepala
	Sersan Satu	Sersan Satu	Sersan Satu
	Sersan Dua	Sersan Dua	Sersan Dua
Tamtama Kepala	Kopral Kepala	Kopral Kepala	Kopral Kepala
	Kopral Satu	Kopral Satu	Kopral Satu
	Kopral Dua	Kopral Dua	Kopral Dua
Tamtama	Prajurit Kepala	Kelasi Kepala	Prajurit Kepala
	Prajurit Satu	Kelasi Satu	Prajurit Satu
	Prajurit Dua	Kelasi Dua	Prajurit Dua